Selamat
memilih, tetap tersenyum dan tetap mendukung Jokowi-Jusuf Kalla, untuk
Indonesia yang lebih hebat, mandiri, dan bermartabat.
Sesi 2 : Kabinet Jokowi-JK, Usulan Rakyat (2014-2019)
4. Menteri dalam Negeri
a. Dr. Abraham Samad, S.H., M.H
b. Dr (HC).
Agustin Teras Narang, SH
c.
Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc
d. ...................................
5. Menteri Luar Negeri
a. Don K. Marut, Ma, M.Phil
b. Drs. Makmur Keliat, Ph.D
c. Dr. Raden Mohmmad Marty Muliana
Natalegawa, M.Phil, B.Sc
d. ...................................
Menteri Pertahanan
a. Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc
b. Mayor Jendral (Purn) TB Hasanuddin
c. Jendral TNI (Purn) Ryamizard
Ryacudu
4.
Meteri Dalam Negeri
a. Dr. Abraham Samad, S.H., M.H
Dr. Abraham
Samad, S.H., M.H.,
(lahir di Makassar,
Sulawesi
Selatan, 27 November 1966; umur
47 tahun) adalah seorang advokat Indonesia
yang menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) periode 2011-2015.
Pendidikan
Abraham Samad meyelesaikan pendidikan
Sarjana (Strata 1/S1), Magister (Strata2/S2), dan Doktoral (Strata 3/S3) di
bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH
Unhas), Makassar.
Gelar Doktor
diraihnya pada tahun 2010.
Tesisnya mengambil tema tentang pemberantasan korupsi, yaitu mengupas
penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri dengan pengadilan khusus.
Karier
Sejak tahun 1996,
Abraham Samad melakoni profesi sebagai advokat.
Kemudian, untuk menunjang profesi yang digelutinya, Abraham Samad medirikan
sebuah lembaga swadaya masyarakat
yang diberi nama Anti
Coruption Committee (ACC). LSM ini
bergerak dalam kegiatan pemberantasan korupsi, seperti melakukan kegiatan
pembongkaran kasus-kasus korupsi, khususnya di Sulawesi
Selatan. Selain itu ACC memiliki tujuan mendorong terciptanya sistem
pemerintahan yang baik serta sistem pelayanan publik yang maksimal dengan
sasaran pemberantasan korupsi. Abraham Samad duduk sebagai koordinator, selain
ia adalah penggagas LSM tersebut.
Seleksi Calon Pimpinan KPK
Seleksi capim KPK 2011 sebenarnya bukanlah hal baru bagi Abraham, karena ia sebelumnya sudah pernah mendaftar sebanyak dua kali. Pada ketiga kalinya inilah Abraham bisa melewati seleksi hingga tingkat akhir (uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR). Abraham bersama 8 calon (sebelumnya 10 calon) diajukan oleh Pansel KPK yang diketuai oleh Menkumham Patrialis Akbar dimana Abraham menempati peringkat kelima dari seluruh calon yang diajukan. Abraham merupakan calon pertama yang menjalai uji kelayakan dan kepatutan yang dimulai pada tanggal 21 November 2011
Pada tanggal 3 Desember 2011 melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham mengalahkan Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara. Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011.
Dukungan
Abraham didukung oleh beberapa lembaga, diantaranya:
·
Komisi Pemantau
Legislatif (Kopel);
·
Pusat Studi Demokrasi Unhas;
·
Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Makassar;
·
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar
(YLBHM);
·
YLBHP2i;
·
Masyarakat Peduli Pelayanan Publik
Sulsel.
·
Clean Governance
DPC Lamongan
Referensi
:
b. Dr (HC). Agustin Teras Narang, SH
Nama Lengkap :
Agustin Teras Narang
Agama :
Kristen
Tempat Lahir :
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Tanggal Lahir :
Rabu, 12 Oktober 1955
Istri : Moenartining
Narang
Anak : Agnesya Munita Narang, Bernika Yustisiana Narang, Alfina Kathlinia Narang
Anak : Agnesya Munita Narang, Bernika Yustisiana Narang, Alfina Kathlinia Narang
BIOGRAFI
Lahir pada
tanggal 12 Oktober 1955, Agustin Teras Narang memulai karirnya di bidang
politik segera setelah lulus dari pendidikan tingginya yang diambil di Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia pada periode 1974-1979. Di awal 1980an,
Narang, panggilan khas untuk pria yang lahir di Banjarmasin ini, sudah aktif di
berbagai organisasi, baik sosial kemasyarakatan maupun pemerintahan. Tercatat,
Teras Narang merupakan anggota aktif dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan
Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI). Pada 1988, suami dari
Moenartining Narang ini memulai langkah politiknya dengan bergabung dengan Partai
Demokrasi Indonesia - Perjuangan.
Beberapa waktu kemudian, Narang sempat dipromosikan sebagai ketua Komisi III DPR RI yang membidangi wilayah hukum dan hak asasi manusia. Tidak lama sesudahnya, karir politik Teras Narang terus meningkat setelah berhasil terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Tengah menggantikan Sodjuangan Situmorang. Bersama pasangannya, H. Ahmad Diran, nama Teras Narang terus melambung dalam percaturan politik di Indonesia. Ayah 3 anak ini dikenal sebagai tokoh yang diakui banyak kalangan telah berhasil menerapkan program pemerataan pembangunan, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah di Propinsi Kalimantan Tengah.
Namun, pengabdian dan kerja keras seorang Teras Narang tidak hanya mencakup bidang sosial kemasyarakatan di daerah yang dipimpinnya. Alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini juga sudah sejak lama dikenal sebagai tokoh lingkungan yang sangat peduli terhadap kelestarian sumber daya dan alam di sekitar Kalimantan Tengah. Karenanya, tidak mengherankan jika tingginya bakti lingkungan dan kemasyarakatan yang ditunjukkan Teras Narang membuatnya menerima banyak penghargaan dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah Indonesia sendiri. Dalam bidang kepemimpinan politik, setidaknya bukti komitmen dan kecakapan kepemimpinan Teras Narang sudah dibuktikan dengan diakuinya Kalimantan Tengah sebagai salah satu propinsi yang paling efektif dalam menerapkan program otonomi daerah, serta Penghargaan Anti-Korupsi yang diterima Narang pada 2007.
PENDIDIKAN
Beberapa waktu kemudian, Narang sempat dipromosikan sebagai ketua Komisi III DPR RI yang membidangi wilayah hukum dan hak asasi manusia. Tidak lama sesudahnya, karir politik Teras Narang terus meningkat setelah berhasil terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Tengah menggantikan Sodjuangan Situmorang. Bersama pasangannya, H. Ahmad Diran, nama Teras Narang terus melambung dalam percaturan politik di Indonesia. Ayah 3 anak ini dikenal sebagai tokoh yang diakui banyak kalangan telah berhasil menerapkan program pemerataan pembangunan, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah di Propinsi Kalimantan Tengah.
Namun, pengabdian dan kerja keras seorang Teras Narang tidak hanya mencakup bidang sosial kemasyarakatan di daerah yang dipimpinnya. Alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini juga sudah sejak lama dikenal sebagai tokoh lingkungan yang sangat peduli terhadap kelestarian sumber daya dan alam di sekitar Kalimantan Tengah. Karenanya, tidak mengherankan jika tingginya bakti lingkungan dan kemasyarakatan yang ditunjukkan Teras Narang membuatnya menerima banyak penghargaan dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah Indonesia sendiri. Dalam bidang kepemimpinan politik, setidaknya bukti komitmen dan kecakapan kepemimpinan Teras Narang sudah dibuktikan dengan diakuinya Kalimantan Tengah sebagai salah satu propinsi yang paling efektif dalam menerapkan program otonomi daerah, serta Penghargaan Anti-Korupsi yang diterima Narang pada 2007.
PENDIDIKAN
·
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
KARIR
·
Anggota LBH Indonesia
·
Anggota PERSAHI
·
Anggota Komisi II DPR RI
·
Ketua Komisi III DPR RI
·
Gubernur Kalimantan Tengah
PENGHARGAAN
·
Penghargaan Meretas Kemiskinan 2008
·
Lencana Melati Award 2006
·
Penghargaan Anti-Korupsi 2007
·
Wredatama Nugraha Utama Award 2008
·
Penghargaan Gubernur Prospektif 2009
Referensi :
c. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc
Nama Lengkap : Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, Lahir di Bojonegoro 13 Februari 1962 Kewarganegaraan
Indonesia. Mempunyai seorang istri
Dra. Ec. Siti Faridah dan 3 orang anak,
Anisa Firdia Hanum, Anisa
Firdia Hanum, Gita Nadia Hanum
Biografi
Prof.
Pratikno, M.Soc.Sc adalah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang
baru saja terpilih pada Maret 2012. Sebelum pemilihannya sebagai rektor, ia
dinobatkan menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada
tahun 2010. Selama karirnya di dunia akademik, Pratikno banyak melakukan
penelitian dalam politik lokal dan jaringan pemerintahan yang merupakan bidang
keahliannya. Ia juga beberapa kali menjadi pembicara dalam workshop menjelang
pemilu maupun pilkada.
Pratikno lahir di Bojonegoro pada 13 Februari 1962. Ia hijrah ke Yogyakarta untuk menimba ilmu di bidang politik dan pemerintahan di kampus UGM. Melanjutkan pendidikannya di di bidang tersebut, ia kemudian terbang ke negeri Ratu Elizabeth dan mengambil jurusan Development Administration di University of Birmingham, Inggris, hingga mengantongi gelar M.Soc.Sc pada tahun 1991. Tidak berhenti sampai di situ, Pratikno terbang ke Australia untuk mengambil program doktoral di Flinders University of South Australia jurusan Asian Studies.
Suami dari Dra. Ec. Siti Faridah ini bergabung sebagai pengajar di UGM sejak tahun 1986, setahun setelah ia mendapatkan gelar sarjananya. Profesi tersebut masih ia tekuni sampai sekarang. Tahun 2003, ia ditunjuk sebagai direktur Program Pascasarjana Prodi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah sekaligus Wakil Dekan bidang Akademik FISIP UGM sejak tahun hingga tahun 2004.
Orang nomor satu di UGM ini banyak menulis artikel terkait bidang keahliannya, contohnya artikel yang berjudul "Seandainya Otonomi Tanpa Kerjasama dalam Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan" yang dipublikasikan pada 2007 dan "Mimpi Lama Yang Terus Hidup dalam Membangun NKRI dalam Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalteng" pada tahun yang sama. Beberapa artikelnya juga dimuat di harian setempat.
Dia juga terpilih sebagai moderator debat capres tahun 2009 dan diangkat sebagai tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Pratikno tinggal di daerah Jaban, Yogyakarta bersama istri dan tiga orang putrinya, yaitu Anisa Firdia Hanum, Hilda Mutia Hanum, dan Gita Nadia Hanum.
Pratikno lahir di Bojonegoro pada 13 Februari 1962. Ia hijrah ke Yogyakarta untuk menimba ilmu di bidang politik dan pemerintahan di kampus UGM. Melanjutkan pendidikannya di di bidang tersebut, ia kemudian terbang ke negeri Ratu Elizabeth dan mengambil jurusan Development Administration di University of Birmingham, Inggris, hingga mengantongi gelar M.Soc.Sc pada tahun 1991. Tidak berhenti sampai di situ, Pratikno terbang ke Australia untuk mengambil program doktoral di Flinders University of South Australia jurusan Asian Studies.
Suami dari Dra. Ec. Siti Faridah ini bergabung sebagai pengajar di UGM sejak tahun 1986, setahun setelah ia mendapatkan gelar sarjananya. Profesi tersebut masih ia tekuni sampai sekarang. Tahun 2003, ia ditunjuk sebagai direktur Program Pascasarjana Prodi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah sekaligus Wakil Dekan bidang Akademik FISIP UGM sejak tahun hingga tahun 2004.
Orang nomor satu di UGM ini banyak menulis artikel terkait bidang keahliannya, contohnya artikel yang berjudul "Seandainya Otonomi Tanpa Kerjasama dalam Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan" yang dipublikasikan pada 2007 dan "Mimpi Lama Yang Terus Hidup dalam Membangun NKRI dalam Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalteng" pada tahun yang sama. Beberapa artikelnya juga dimuat di harian setempat.
Dia juga terpilih sebagai moderator debat capres tahun 2009 dan diangkat sebagai tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Pratikno tinggal di daerah Jaban, Yogyakarta bersama istri dan tiga orang putrinya, yaitu Anisa Firdia Hanum, Hilda Mutia Hanum, dan Gita Nadia Hanum.
Pendidikan
·
S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM (1980-1985)
·
S2 Department of Development Administration University
of Birmingham, Inggris (1989-1991)
·
S3 Department of Asian Studies, Flinders University of
South Australia (1992-1996)
Karier
·
Rektor UGM (2012-2017)
·
Pengajar di FISIP UGM
·
Moderator debat capres tahun 2009.
·
Direktur dan pengajar di Program Pascasarjana Prodi
Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM (2003-sekarang)
·
Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UGM (2001-2004)
Referensi
5. Menteri Luar Negeri
a.
Don K.
Marut, Ma, M.Phil
Nama
Lengkap :
Donatus Klaudius Marut
Tanggal lahir : 6 Agustus 1963
Tempat Lahir : Flores, NTT, Indonesia
Kebangsaan : Indonesia
Status : Menikah, satu anak.
Tanggal lahir : 6 Agustus 1963
Tempat Lahir : Flores, NTT, Indonesia
Kebangsaan : Indonesia
Status : Menikah, satu anak.
Pendidikan
·
2008
- Present, Ph.D.
Studi Penelitian di
Sosiologi Gerakan Sosial, National University of Ireland, Maynooth, Irlandia. (Diijinkan
untuk Suspensi karena
beban kerja 2009-20012 dan akan dilanjutkan dari
September 2012).
·
2002,
M.Sc. (Master of Science) di Sumber Daya Alam dan
Ekonomi Lingkungan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Chulalongkorn, Thailand.
·
1998,
M.Phil. (Master of Philiosphy) di Studi
Pembangunan, Universitas Cambridge,
Inggris Raya.
·
1996,
Kursus Singkat, The Summer Institute Manajemen Pesisir, University of Rhode
Island, Amerika Serikat.
·
1990,
Doctorandus (Drs.) Cum laude dalam Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
·
1984,
BA dalam Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (lulusan
terbaik).
Pengalaman
Profesional :
·
April 2006
- Mei 2012: Direktur
Eksekutif, INFID (International
NGO Forum on
Indonesia Development)
·
2003 - Maret
2006: Sekretaris Jenderal, INSIST (Indonesian Society for Social Transformation), yang berbasis di
Jogyakarta, Indonesia.
·
2000 - 2003:
Koordinator Daerah SEACA (South Komite
Asia Timur untuk Advokasi),
yang berbasis di Bangkok, Thailand.
·
1984:
"Penggunaan Standar Bahasa dan Pengembangan Logic", kertas memenangkan hadiah pertama Lomba Karya Tulis Nasional, Departemen Pendidikan, Jakarta (dalam bahasa Indonesia).
·
1985:
"Penerapan Teknologi Tepat Guna
untuk Industri di
Pedesaan: Kasus di Industri Kecil Complex,
Magetan, Jawa Timur", makalah penelitian memenangkan hadiah pertama dari Penulisan
Ilmiah Nasional Lomba, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
dan The Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta (dalam bahasa Indonesia).
·
1990:
"teknokrat dan Politik di Rezim Otoriter: Orde
Baru Indonesia dan Filipina 'New
Society", Doctorandus tesis, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta (dalam Bahasa
Indonesia).
·
1990
(dengan Gerard Fitzgerald,
MA dan Dr Penelope Schoeffel): "Flores
Mini Proyek Tenaga Panas Bumi, Tahap II: Pengkajian
Dampak Sosial", Departemen Hubungan Eksternal dan Perdagangan, dan Departemen Penelitian
Ilmiah dan Industri (DSIR) Ilmu
Sosial, New Zealand.
(dalam bahasa Inggris).
·
1994:
"Sasi untuk Sustainable
Livelihood Rakyat di Maluku", kertas disiapkan untuk Konferensi Para Kolektif Internasional Mendukung Fishworkers, Cebu, Filipina.
(dalam bahasa Inggris).
·
1994:
"Melindungi Alam Berarti Melindungi Diri
Kita", artikel di SAMUDRA,
diterbitkan oleh Kolektif Internasional Mendukung Fishworkers, Madras, India
(dalam bahasa Inggris); dan diterbitkan di FAO
Roma Bulletin.
·
1994
(dengan Dr Mansour
Fakih): "Belajar dari Mitra: Oxfam bekerja
untuk sebuah Adil Dunia di
Indonesia", makalah yang disajikan
di Badan Nasional Perencanaan (Bappenas), Jakarta (dalam bahasa Inggris).
·
1995:
"Mengintegrasikan Perspektif
Gender Revitalisasi Adat Hukum, Pengalaman
dari Maluku", kertas untuk
masukan untuk kertas kebijakan bekerja dengan masyarakat adat (dalam bahasa Inggris).
·
1996:
"Oxfam Bekerja untuk Dunia yang Lebih Baik untuk Anak",
makalah yang disampaikan dalam Seminar
dan Pelatihan bagi animator dan fasilitator
dari LSM yang bekerja dengan anak-anak di Indonesia,
yang dilakukan oleh Yayasan Puspa Indah, Jakarta
(dalam bahasa Indonesia).
·
1997:
"Revitalisasi Pengetahuan Komunal: Dasar Pembangunan
Berkelanjutan", makalah yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan: Agenda untuk Tahun 2000, yang
dilakukan oleh KONPHALINDO dan
Kementerian Lingkungan Hidup Republik
Indonesia, Jakarta (dalam bahasa Indonesia) .
·
1998:
"Ekonomi Politik Umum Resources Properti: Pantai
Umum Perikanan di
Maluku, Indonesia", M.Phil. Skripsi Studi
Pembangunan, Universitas Cambridge,
Inggris Raya. (dalam
bahasa Inggris).
·
1999:
"Komunal Hak Kekayaan dan Manajemen Sumber
Daya Alam: Politik Ekonomi
Perspektif", artikel di Semai (majalah Agribisnis),
Jakarta (Edisi Maret).
·
1999: "Good Governance dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pengembangan
Sistem Integritas Nasional",
makalah yang disampaikan dalam Diskusi Meja Bundar yang
diselenggarakan oleh Biro Nasional Administrasi Negara (LAN), Jakarta (dalam bahasa Indonesia).
·
1999:
"Dimensi Desentralisasi: Ekonomi Politik Perspektif", makalah yang disampaikan dalam seminar yang
diselenggarakan oleh Universitas
Merdeka, Malang (dalam
Bahasa Indonesia).
·
1999:
"Pengembangan Kelembagaan dan
Desentralisasi", makalah yang
disampaikan dalam seminar di
Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya (dalam
Bahasa Indonesia).
·
1999:
"Perjanjian tentang Pertanian di
WTO dan Its
Implikasi untuk Pembangunan
Pertanian dan Petani di Indonesia", makalah yang disampaikan
dalam Seminar dan Workshop Petani Organisasi,
IFOAM Yogyakarta, April 1999 (dalam Bahasa Indonesia).
·
1999:
"Pemberdayaan Individu Harus untuk Demokratisasi", artikel yang diterbitkan di Jakarta Post, 13 September 1999 (dalam
bahasa Inggris).
·
1999:
"Krisis Kelembagaan dan Konflik Sosial di
Indonesia: Membangun dari Broken
Pieces", makalah yang disampaikan
dalam diskusi dengan anggota Himpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Jakarta (dalam
bahasa Indonesia).
·
2000:
"Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat",
makalah yang disajikan dalam Rapat
LSM yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Swadaya, Jakarta
(dalam bahasa Indonesia).
·
2000:
"Hak Kekayaan Intelektual dan
Globalisasi: Peluang dan Tantangan
untuk Profesional Indonesia",
makalah yang disampaikan dalam Diskusi dengan Asosiasi Profesional di Jakarta,
yang diselenggarakan oleh Masyarakat profesional
untuk Demokrasi (dalam Bahasa
Indonesia).
·
2000:
"Memperkuat Institusi Lokal dan Desentralisasi",
Pasal diterbitkan dalam Journal Wacana, INSIST, Yogyakarta.
·
2000:
Kontributor untuk Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Advokasi (Yogyakarta,
INSIST Press), sebuah
buku yang ditulis bersama-sama dengan
tim di Institut for Social
Transformation (INSIST) dalam
Bahasa Indonesia.
·
2000:
"Mempromosikan Perdamaian dengan Memberdayakan Manusia: Penguatan Masyarakat Sipil", artikel yang diterbitkan di CIIR News, London.
·
2001: "Pengentasan Kemiskinan: Peran Masyarakat Sipil", makalah yang disampaikan dalam Konferensi
Internasional Dignity International, Bangkok, Thailand.
·
2002:
"Hak Asasi Manusia dan Pembangunan:
siapa Resources, siapa
Kekayaan - Kemampuan
Pendekatan", kertas pengantar
disajikan dalam Konferensi Asia Pacific Youth Jaringan
Pendidikan Hak Asasi Manusia, UNESCO, Bangkok, Thailand.
·
2003:
"Kemampuan Pendekatan dan Penanggulangan Kemiskinan", Concept Paper untuk
REMDEC, Co Jakarta.
·
2004:
"Sasi dan Petuanan:
Hak Milik Dan Manajemen
Sumberdaya Alam di
Maluku", sebuah artikel di PM Laksono dan Roem Topatimasang, eds,
Ken Sa Fak:.
Pengalaman Rekonsiliasi I Kepulauan Kei, Insist
Press, Yogyakarta.
·
2005:
"Pemetaan Konflik Sosial di Indonesia", kuliah umum di Sekolah Pascasarjana Ilmu Sosial, Universitas McGill, Montreal, Kanada.
·
2005:
"Globalisasi dan Konflik antara Masyarakat
Miskin di Indonesia", paper keynote
speech di Konferensi Para GroenLinks Partij, Groningen,
Belanda.
·
2005:
Partisipatif Penelitian Tindakan:
Penelitian Pemberdayaan (Yogyakarta, Insist Press).
·
2005:
"Jaringan Bangunan untuk Konsolidasi Demokrasi
di Indonesia", Kuliah di Demokrasi,
Pusat Studi Asia Tenggara,
Universitas Gadjah Mada.
·
2006:
"Hutang Sah dan
Pembangunan di Indonesia", presentasi
di Asia-Eropa
Peoples 'Forum, Helsinki, Finlandia.
·
2007:
"Pemerintah, LSM lokal dan Lembaga Kepemilikan Demokrat
di Indonesia", makalah yang
disampaikan dalam acara workshop Ahli
tentang Kepemilikan dalam Praktek,
OECD, Paris.
·
2008:
"Bantuan adalah Power: Tantangan bagi
OMS dan Kepemilikan Demokrat",
makalah yang diterbitkan dalam Realitas
Aid 2008, Manila,
Filipina.
·
2008:
"Kepemilikan Demokrat dan Peran OMS dalam Efektivitas Bantuan", makalah yang
disajikan di Utara - Selatan Hubungan OMS,
Ottawa, Kanada.
·
2008:
"Fiskalisme Militer di Indonesia: Bahasa
Dari Otoritarianisme Ke neoliberalisme" (Militer Fiscalism di Indonesia: dari otoriter ke
Neoliberalisme), makalah yang
disampaikan dalam konferensi ELSAM
di "The Tyranny
of Capital", Jakarta.
·
2009:
"Krisis Ekonomi Global dan Respon Global
OMS", keynote speech di LSM Jaringan Eropa untuk Utang dan
Pembangunan (Eurodad), Barcelona.
·
2011:
"Menuju Inklusif Pertumbuhan dan Kesetaraan", presentasi dalam pembukaan Debat Sidang CONCORD
Conference (European Regional LSM Platform),
Brussels, Belgia.
·
2011:
"Peningkatan Kapasitas LSM di Mengubah Konteks
Global", Makalah disampaikan dalam Seminar "Global
Governance dan Kaitan Isu Transnasional: Advokasi,
Kemitraan dan Aliansi Global";
Dewan Urusan Kebudayaan, Lembaga Studi Nasional, Republik Cina (Taiwan) Centenary
Foundation dan Institut China dan Studi Asia-Pasifik
(NSYSU), Taipei
·
2011:
"Pengembangan Kapasitas untuk Efektivitas
Pembangunan: Belajar dari Masa
Lalu untuk Masa Depan yang Lebih
Baik di Kerjasama Pembangunan", makalah yang disajikan
di Asia Pasifik Lokakarya Pengembangan Kapasitas untuk
Efektivitas Pembangunan, UNDP & Asian Development Bank dan OECD-DAC, Bangkok, Thailand,
Agustus 2011.
·
2011:
"Bisakah Indonesia Lakukan Tanpa Bantuan Asing?" Jakarta Post, 1 Desember 2011.
·
2011:
Dapatkah Indonesia Keluar dari Bantuan ?,
buku yang diterbitkan oleh INFID, didistribusikan di Forum Tingkat Tinggi di Bantuan untuk Efektivitas
Pembangunan, OECD-DAC, Busan, Korea.
·
2011:
"Pengembangan Kapasitas dan Efektivitas Pembangunan: OMS Perspektif", disajikan
dalam Lokakarya Tematik Pengembangan Kapasitas di Keempat High Level Forum
on Aid for Development
Effectiveness, membahas makalah
yang disampaikan oleh Co-Chair
dari 4 Forum
Tingkat Tinggi, OECD -DAC,
Busan, Korea.
Pelatihan Spesialis :
·
1991:
Participatory Rural Appraisal, Madurai,
Tamil nadhu, India.
·
1992:
Workshop dan Pelatihan Masyarakat Penanggulangan Bencana Berbasis, New Delhi,
India.
·
1993:
Training of Trainers di Marine Manajemen Sumber Daya, Kepulauan
Kei, Maluku.
·
1994:
Pelatihan Gender, Hanoi, Vietnam.
·
1996:
Dive Training, Ambon.
·
1996:
Pesisir Pelatihan Manajemen Sumber Daya, The Summer
Institute Manajemen Pesisir,
University of Rhode Island, Amerika Serikat.
·
1996:
Workshop Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berbasis Masyarakat, Phnom Penh, Kamboja.
·
1996:
Intensif Kursus Bahasa Inggris untuk Keperluan Akademik, The British Council, Jakarta.
·
2000:
Membangun Konsensus Pelatihan, Ateneo de Manila University,
Manila, Filipina.
Referensi
:
b.
Drs. Makmur
Keliat, Ph.D
Reperensi :
c.
Dr. Raden
Mohmmad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc
Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, lahir di Bandung, 22 Maret 1963. Hobby main Golf, kewarganegaraan Indonesia.
Marty menikah
dengan wanita asal Thailand bernama Sranya Bamrungphong, dikaruniai tiga orang
anak : Raden Siti Annisa Nadia
Natalegawa, Raden Mohammad
Anantha Prasetya Natalegawa, Raden
Mohammad Andreyka Ariif Natalegawa
biografi
·
Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc
biasa dipanggil dengan sebutan Marty, salah satu tokoh indonesia yang
berkecimpung di bidang politik luar negeri.
·
Marty saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia yang ke 17. Marty dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada
tanggal 22 Maret 1963.
·
Sejak kecil Marty menempuh pendidikannya di luar
negeri mulai dari SMP hingga mendapatkan gelar doktornya.
·
Dari latar belakang pendidikan yang keseluruhan dari
luar negeri dan pengetahuan dia dalam mengenal dunia International sejak usia 9
tahun menghantarkan Marty untuk menjabat sebagai Duta Besar Luar Negeri
dan di Kementrian Luar Negeri.
·
Marty mengawali karirnya di Departemen Luar Negeri
sejak tahun 1986, beliau pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Tetap Republik
Indonesia untuk Inggris dan Irlandia di tahun 2005-2007. lalu untuk PBB di
Amerika mulai dari tahun 2007-2009.
·
Marty menjabat dan dilantik sebagai Menteri Luar
Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu II sejak tanggal 22 Oktober 2009
Pendidikan
·
Doctor oh Philosophy in International Relations,
Australian National University, 1993.
·
Master of Philosophy in International Relations,
Corpus Christi College, Cambridge University, 1985.
·
BSc, Homour, in International Relations, London School
of Economics and Political Science, University of London, 1984.
·
SMA, Concord College, Inggris, 1981.
·
SMP, Ellesmere College, Inggris, 1978.
·
SMP, Singapore International School, Singapura, 1974.
·
SD, Kris Jakarta, 1974.
Karier
·
Menteri Luar Negeri RI (2009-2014)
·
Wakil Tetap RI untuk PBB, sejak 2007
·
Duta Besar RI untuk Inggris, 2005-2007
·
Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi periode
2008
·
Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2007
·
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia
untuk Inggris, 2005-2007
·
Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN/Juru Bicara Deplu,
2003-2005
·
Kepala Biro Administrasi/Juru Bicara Deplu, 2002-2004
·
Direktur Organisasi Internasional, Deplu, 2001-2002
·
Kepala Subdirektorat Organisasi Internasional,
2000-2001
·
Kepala Bidang Politik II, Perwakilan Tetap RI pada
PBB, New York, 1997-1999
·
Staf/Kasubbid Politik II PTRI New York, 1994-1997
·
Staf Badan Litbang, 1986-1990
Referensi:
6. Menteri Pertahanan
a.
Andi Widjajanto,
S.Sos., M.Sc
Dari wajahnya, Andi Widjajanto, masih nampak muda.
Kemungkinan masih 40-an tahun. Tidak satupun media yang menulis tentang
profilnya, khususnya yang terkait dengan data pribadi. Mungkin karena
latar-belakangnya yang merupakan pakar/ahli Kajian Strategis Intelijen dari
Universitas Indonesia, sehingga pria yang nota-bene putra dari (Alm) Mayjen TNI
Theo Syafei ini tidak banyak mengumbar biodata.
Penampilannya kalem, tidak meledak-ledak, dan
perawakannya sedang. Tapi bobot pembicaraannya tidak berukuran sedang. Setiap
berbicara, pria berkacamata ini selalu berkualitas dan berisi. Struktur
bahasanya tertata rapi meski dalam spontanitas yang tinggi, kajiannya begitu
mendalam – tentang apapun, meski basic keilmuannya adalah Strategic Studies –
khususnya terkait dunia intelejen dan pertahanan.
Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc Dosen tetap pada FISIP
di Universitas Indonesia itu memiliki hubungan sangat dekat dengan PDIP,
sedekat hubungan ayahnya (Theo Syafei) dengan Ketum PDIP Megawati
Soekarnoputri. Andi, demikian biasa dipanggil, juga memiliki pengaruh kuat di
lingkungan internal partai pengusung pasangan capres Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Bahkan Marcus Mietzner, peneliti tentang Indonesia dari Australian National
University (ANU) menyebut Andi Widjajanto sebagai salah satu figur dan pemikir
penting ( di hadapan Megawati) pada pemenangan Jokowi – JK. Banyak konsep
kampanye hingga debat capres Jokowi yang merupakan pemikiran orisinil Andi Widjajanto.
Kapasitas Andi jauh berlipat-lipat melebihi kapasitas capres yang didukungnya.
Andi Widjajanto memiliki latar-belakang pendidikan
yang luas, mulai dari FISIP jurusan HI di Universitas Indonesia lulus 1996,
kemudian juga mendapat gelar sarjana dari School of Oriental dan African
Studies Universy of London. Mendapatkan Master of Sciences dari London School
of Economics, sekaligus juga dapat master of sciences dari Industrial College
of Armed Forces, Washington DC – USA pada 2003. Begitu piawainya Andi
Widjajanto dalam berdiskusi tentang pertahanan terkait programe capres Jokowi,
sampai-sampai Tantowi Yahya (jubir pemenangan pasangan capres Prabowo – Hatta)
– pada sesi debat tim sukses capres di TV One-, menyebut Andi layak masuk
kabinet Prabowo – Hatta, karena dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni.
“Kabinet Prabowo – Hatta akan diisi oleh orang-orang berkualitas tanpa melihat
latar-belakakng politiknya. Bahkan orang sekapasitas Andi Wijayanto bisa saja
diangkat menjadi menterinya pak Prabowo, sepanjang maksudnya untuk kekuatan
pemerintahan dan kebaikan Indonesia ke depan,” kata Tantowi. Pernyataan Tantowi
ini seolah menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. membuktikan bahwa Tim
Prabowo tidak su’udhzon dalam melihat lawan politik, fair dalam menilai, dan
tidak segan mengakui bagian mana yang benar dari lawan politik, bahkan
berulang-kali mengakui - beberapa hal yang telah dijalani secara tepat dan
benar oleh Pemerintahan SBY.
Meski Andi Widjajanto nampak lebih memahami secara
lebih detil pengetahuan tentang wawasan pertahanan – pada sesi debat tim sukses
di TV One, namun Tantowi Yahya terkesan lebih matang dan bijak, meski juga
cukup menguasai materi diskusi dan strategi berkomunikasi. Andi Widjajanto
adalah ‘darah segar’ bagi PDIP ke depan. Tidak banyak figur di partai bergambar
moncong putih sapi itu - yang memiliki kapasitas selevel Andi. Dia cerdas,
spontan, komunikatif, dan berbobot dalam setiap tampil sebagai juru bicara tim
pemenangan pasangan capres Jokowi – JK, khususnya terkait pertahanan dan
alutsista. Maka itu wajar saja jika pada rumor drfat kabinet Jokowi – JK nama
Andi dimasukkan sebagai pejabat Menhan.
Kepiawaian Andi bukan hanya menunjukkan background
akademisnya yang bagus, tapi juga mengindikasikan memiliki pengalaman yang luas
di bidang terkait ilmu yang ditekuninya. Misalnya Andi pernah tercatat sebagai
Koordinator di Gerakan Non Blok Study Center. Juga aktif sebgai peneliti di
jurusan HI – FISIP UI. Andi juga tercatat sebagai Dewan Editor pada jurnal
politik internasional Global. Pernah juga bekerja sebagai Managing Director di
PACIVIS, Center for Global Civil Society Studies Universitas Indonesia hingga
jabatan Direktur Eksekutif pada PACIVIS dan Direktur Ekonomi Pertahanan di
Institut Pertahanan dan Studi Keamanan - UI.
Widjajanto juga memiliki beberapa keterlibatan
komunitas epistemik, misalnya pada 2000 lalu Andi adalah anggota Delegasi
Indonesia dalam "ASEAN plus Three Forum Pemimpin Muda '" untuk
menyajikan sebuah makalah akademis "The Positif Perdamaian untuk Asia
Timur". Pada tahun 2001 ia menjadi anggota Delegasi Indonesia dalam
"1st Majelis Rakyat ASEAN" untuk menciptakan jaringan antar
organisasi masyarakat sipil ASEAN. Pada 2001 juga menjadi anggota Delegasi
Indonesia dalam "4th ASEAN University Jaringan Forum" untuk menyajikan
sebuah makalah akademis "Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN". Pada
tahun 2002 ia menjadi anggota dari Task Force, yang diselenggarakan oleh
Science Institute (LIPI) Indonesia, di bawah kerjasama dengan Military College
of Indonesia (SESKO TNI) untuk meninjau Doctrin Militer Indonesia.
Andi juga menjadi anggota Task Force yang
diselenggarakan oleh Studi Pemerintah Daerah (LOGOS), di bawah kerjasama dengan
Angkatan Bersenjata Teritorial Kepala Staf (Kaster TNI) untuk memodifikasi
Komando Teritorial di Indonesia selama tahun 2001-2002. Andi juga tercatat
sebagai anggota National Security Task Force, yang diselenggarakan oleh Pro
Patria untuk merumuskan Polri Bill, Bill Pertahanan, Angkatan Bersenjata Bill,
dan Strategic Defense Review selama 2001-2002. Selama tahun-tahun itu juga,
Widjajanto menjadi seorang peneliti di Institut Penelitian Untuk Demokrasi dan
Perdamaian (RIDEP) guna menganalisis dan publisharticles pada dinamika keamanan
saat ini di Asia Tenggara. Andi kemudian kembali menjadi anggota dari Kelompok
Kerja Indonesia untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang diselenggarakan oleh Pro
Patria untuk meninjau Strategi Keamanan Nasional Indonesia tahun 2003-2006.
Selama 2005-2006 ia menjadi anggota pada Kelompok Kerja Indonesia di Militer
Restrukturisasi Bisnis, diselenggarakan oleh Indonesia Institute. untuk
merumuskan rekomendasi kebijakan untuk restrukturisasi bisnis militer di
Indonesia.
Andi juga menjadi Koordinator proyek dan Fasilitator
Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen, yang diselenggarakan oleh
PACIVIS selama 2005-2006 terkait rumusan RUU Intelijen Nasional. Pernah juga
menjadi dosen di SESKO TNI (Staf Militer dan Komando Tinggi) untuk melakukan
postur pertahanan dan Strategis Kepemimpinan Modul. Pada tahun 2006, Mr
Widjajanto menjadi anggota Tim Penelitian "Sistem Pertahanan Nasional
Project" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional,
DEPARTEMEN Hukum Dan Perundang-Undangan untuk meninjau Sistem Pertahanan
Nasional Indonesia. Pada tahun itu juga, ia menjadi anggota Delegasi Indonesia
dalam "ke-3 Malaysia-Indonesia Colluqioum", yang diselenggarakan oleh
ISIS-Malaysia dan CSIS-Jakarta, Kuala Lumpur, Malaysia, 17-20 Juli 2006. Juga
merumuskan rekomendasi kebijakan pada peningkatan Indonesia- hubungan bilateral
Malaysia.
Andi menjadi anggota Kelompok Kerja Indonesia untuk
Reformasi Sektor Keamanan, yang diselenggarakan oleh Pro Patria untuk
merumuskan RUU Keamanan Nasional selama 2006-2007. Selama tahun-tahun ia
menjadi anggota dari DoD Task Force for Strategic Defense Review 2006-2007
untuk merumuskan Strategic Defense Review 2007. Pada tahun 2007 ia menjadi
anggota dari Tim Penelitian "Politik Kebijakan Keamanan Nasional"
yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, DEPARTEMEN Hukum Dan
Perundang-Undangan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk membangun
sistem keamanan nasional Indonesia; dosen di Sekolah Strategi Perang Semesta,
SESKOAD (Angkatan Darat Sekolah Staf dan Komando) untuk mengkoordinasikan aa
kuliah tentang Modul postur pertahanan Indonesia; dan anggota DoD Task Force
for Defense White Paper 2007 untuk merumuskan Defense White Paper di Indonesia
2007. Pada 2008 Andi menjadi anggota pada Kelompok Kerja Indonesia di Militer
Restrukturisasi Bisnis, diselenggarakan oleh Indonesia Institute untuk
merumuskan rekomendasi kebijakan untuk restrukturisasi bisnis militer di
Indonesia; dan kemudi panitia Seminar Nasional Sistem Pertahanan Nasional Abad
21, yang diselenggarakan oleh SESKOAD, TNI-AD untuk merumuskan rekomendasi
kebijakan sistem pertahanan nasional untuk abad ke-21. Purnawirawan Jenderal
Kudeta SBY Gunakan DRI? DRI = Dewan Revolusi Islam Purnawirawan Jenderal Kudeta
SBY Gunakan DRI? Isu penggulingan pemerintahan SBY sebenarnya berpusat dari
penyataan terbuka mantan KSAD Jenderal TNI Purn Tyasno Sudarto. Dia kecewa
terhadap performa SBY yang sudah keluar dari sapta marga, sumpah prajurit,
membuka faham neoliberal masuk, hingga membiarkan tindakan kekerasan terhadap
Ahmadiyah. Tyasno juga dituding ada di balik layar kasus kekerasan yang dilakukan
kelompok Islam garis keras, dan merestui lahirnya Dewan Revolusi Islam (DRI)
seperti dirilis media Aljazeera.
Namun sejauh ini, belum ada bantahan dari Tyasno
terkait tudingan-tudingan tersebut. Pengamat intelijen Andi Wijayanto
mengatakan ada tiga skenario untuk melengserkan SBY. Pertama, kudeta militer.
Namun isu purnawirawan jenderal akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan
SBY-Boediono sangat kecil kemungkinan terjadi. "Untuk melakukan kudeta
harus dibutuhkan pasukan setingkat batalion yang dipimpin oleh kolonel. Dalam
hal ini tidak ada purnawirawan jenderal yang memiliki akses untuk menggerakkan
pasukan aktif. Saat ini Indonesia tidak seperti Libya yang terjadi pecah
kekuatan di militer antara yang pro dan kontra-Khadafi," jelasnya kepada
okezone, Kamis (24/3/2011). Selain itu, kata Andi, SBY cukup berhasil membangun
soliditas di kalangan militer karena selektif dalam melakukan konsolidasi.
Kedua, kudeta politik. Yakni, melalui proses pemakzulan atau impeachment
melalui lembaga legislator. cara ini lagi-lagi para purnawirawan jenderal yang
kecewa terhadap SBY tidak punya akses ke politik formal. Ketiga, upaya
impeachment sistematis dengan cara menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap
pemerintah. Hal itu dilakukan dengan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah
dalam menangani konflik komunal, teror bom, dan lainnya. "Saat ini memang
terjadi upaya untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tapi saya
tidak melihat ada upaya sistematis di sini. Baru secara beruntun yang melemahkan
pemerintah. Ada rusuh Cikeusik, Temanggung, heboh Wikileaks, sampai, teror bom
buku," papar Andi. Dia menambahkan, gerakan pelemahan ini masih bersifat
sporadis. Belum tampak ada individu atau kelompok yang mendalangi semua
peristiwa tersebut. Mengenai dugaan para purnawirawan jenderal berada di balik
pendirian DRI yang siap menggantikan pemerintahan SBY-Boediono, Andi juga
melihat masih terlalu jauh. "Kalau mereka tetap memegang sumpah prajurit,
sapta marga, maka kecil kemungkinannya lakukan kudeta. Militer akan
mempertahankan Indonesia tetap dalam bingkai NKRI dan Pancasila,"
imbuhnya. Terkait isu kudeta ini, Menko Polhukam Djoko Suyanto pun
menanggapinya datar. "Ya, aya aya wae lah, kita kan sudah mengembangkan
demokrasi. Tahapan demokrasi sudah ditentukan dan itu diatur oleh
undang-undang, kesepakatan kita dalam meneruskan tahapan demokrasi dengan DPR
melalui platform politik." Senada disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro.“Tidak pernah ada laporan yang masuk bahwa ada perencanaan kudeta,”
katanya. Purnomo juga membantah adanya anggapan bahwa Presiden SBY terlalu
lemah dan terlalu reformis sehingga layak dikudeta. “Itu tidak betul. Karena
dalam menghadapi proses demokratisasi seperti ini ‘kan harus melihat jernih
semua permasalahan. Tidak bisa digegabah begitu saja,” katanya. Anggota Komisi
Pertahanan DPR, Salim Mengga juga meragukan kabar rencana penggulingan SBY oleh
sejumlah purnawirawan TNI. Purnawirawan berpangkat Mayjen ini bahkan menyebut
penggulingan SBY hanya dongeng belaka. "Saya pikir di zaman sekarang ini
purnawirawan lakukan kudeta hanya dongeng," ujar Salim. (ram) Adu Argumen
Tantowi Yahya vs Andi Widjajanto Bicara Debat Capres Isu Politik Internasional
Referensi :
b.
Mayor
Jendral (Purn) TB Hasanuddin
Sebagai anggota DPR dari partai oposisi PDIP, Mayjen
purn TB Hasanuddin dikenal kritis, terutama dalam isu-isu militer. Dia memang lama berkecimpung di TNI
dengan berbagai macam posisi penting. Kritiknya tak segan menyinggung lingkaran
dekat kekuasaan. Seperti pada isu Mayor
(Inf) Agus Harimurti Yudhoyono yang makin sering tampil di hadapan publik,
kritik muncul dari TB Hasanuddin. Dia mempertanyakan apakah izin untuk bicara
ke publik oleh para atasannya sesuai aturan di lingkungan TNI? Atau hanya
khusus untuk Agus saja izin itu?. Kritik lain dia sampaikan dalam beberapa
kesempatan terpisah.
Banyak yang mengenal TB Hasanuddin sebagai mantan
Sekmil pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, meski sesungguhnya dia pernah
menjadi Ajudan Presiden BJ Habibie.
Referensi :
c.
Jendral TNI
(Purn) Ryamizard Ryacudu
Jenderal
TNI (Purn.)
Ryamizard Ryacudu lahir di Palembang,
Sumatera
Selatan, 21 April 1950, adalah
mantan perwira tinggi militer TNI
AD yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat
dari tahun 2002 hingga 2005. Ryamizard adalah menantu
dari mantan Wakil Presiden, Try
Sutrisno, ia dikenal sebagai jenderal
lurus dan tegas. Kariernya mulai cemerlang setelah dia memangku jabatan Pangdam V Brawijaya,
yang kemudian diteruskan menjadi Pangdam Jaya.
Kemampuannya merangkul semua unsur TNI saat
apel siaga di Lapangan Monas yang melibatkan unsur TNI
AL dan TNI
AU Juli 2001 menarik KSAD
untuk menunjuknya sebagai Wakil KSAD dan kemudian mengantikan Endriartono Sutarto sebagai KSAD.
Karier militer
·
Komandan Peleton Kodam XII/Tanjung Pura (15
November 1976)
·
Komandan Kompi Pelajar, Komando
Pendidikan (Dodik), Kodam XII/Tanjung Pura
·
Komandan Kompi Secaba, Dodik, Kodam
XII/Tanjungpura (28 Desember 1977)
·
Komandan Batalyon infanteri 641 dan 642, Kodam XII/Tanjungpura (22 Juli 1980)
·
Kepala Seksi-2/Operasi Yonif 641 (18
Januari 1982)
·
Kepala Seksi Operasi Brigif Linud 17
Kujang I (1 Januari 1987)
·
Wakil Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak
(1 Juli 1988)
·
Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak (1 Juni 1990)
·
Kepala Staf Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad
·
Komandan Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad
(1 Juni 1994)
·
Asisten Operasi Kodam VII/Wirabuana (1 April 1995)
·
Komandan Kontingen Garuda XII-B ke
Kamboja (1992)
·
Komandan Sektor 5 Barat, dipercaya oleh
pasukan PBB di Kamboja (UNTAC)
·
Komandan Komando resort
militer 044/Garuda Dempo, Kodam II/Sriwijaya (1 September 1995)
·
Kepala Staf Divif 2/Kostrad (1 Agustus
1996)
·
Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya, merangkap sebagai Wakil
Ketua Tim Pengamanan Hutan Terpadu (15 Juli 1997)
·
Panglima Divif
2/Kostrad (15 Maret 1998)
·
Kepala Staf Kostrad (15 Juni
1998)
·
Pangdam V/Brawijaya (14 Januari 1999–4
November 1999)
·
Pangdam Jaya/Jayakarta (4 November
1999–1 Agustus 2000)
·
Pangkostrad
(1 Agustus 2000–4 Juni 2002)
·
Kepala Staf Angkatan Darat (4 Juni
2002–5 Februari 2005)
Referensi :
Bersambung ke sesi 3 : Kabinet Jokowi-JK
usulan Rakyat (2014-2019)
7. Menteri Hukum dan HAM
8. Menteri Keuangan
9. Menteri ESDM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar